Kualitas Air Buruk, Dirut PDAM Harus Mundur

Kualitas Air Buruk, Dirut PDAM Harus Mundur.

Oleh: Eka Putra Zakran, SH

Buruknya pelayanan Air PDAM Tirtanadi belakangan ini menambah carut-marut dan ragam persoalan yang  tak kunjung berkesudahan. Bayangkan betapa kecewanya masayarakat khususnya pelanggan air PDAM akibat buruknya  kualitas, kuantitas dan kontinuitas air. Acap kali air macet, air tidak mengalir kerumah pelanggan, air jorok dan bau bahkan air juga mati sehingga secara otomatis berdampak bagi aktivitas kehidupan masyarakat. Yang paling dominan merasakan dampak dari buruknya pelayanan dan kualitas air tentunya Warga Kota Medan karena hampir 80 persen pelanggan air PDAM itu berada di Kota Medan.

Sangat disesalkan kenaikan Tarif Air PDAM Tirtandai yang telah dibelakukan sejak bulan Juni 2017 yang lalu, sementara kenaikan itu tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan dan kualitas air oleh manajemen PDAM Tirtanadi. Disamping itu, Dirut maupun Direksi harus bertanggung jawab atas mahal dan buruknya kualitas air di Kota Medan. Sudah sepantasnya baik Dirut maupun Direksi PDAM mengundurkan diri karena  ternyata mereka tidak becus mengurus air di Sumatera Utara . Tidak usah mereka mencari-cari alasan atau memcoba mengkambing hitamkan sesuatu yang notabene akar masalah dari buruknya pelayanan air jelas dari Manajemen PDAM Tirtanadi.

Sudah pernah dilakukan Dialog oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera sekitar bulan maret 2017 yang lalu bahwa telah disepakati agar tarif Air PDAM Tirtanadi tidak dinaikkan harganya mengingat masih buruknya kualiatas air dan pelayanan terhadap pelanggan di Sumatera Utara khusunya Warga Kota Medan akan tetapi mengapa Dirut PDAM tetap Kekeh dan Ngeyel sangat bernafsu sekali menaikkan tariof air PDAM Tirtanadi. Bahkan dalam dialog itu merekomendasikan bahwa jika Tarif Air tetap naik maka jelas PDAM sudah tidak PATEN lagi.

Mengingat Air adalah sumber kehidupan maka tidak seorangpun berhak membuat urusan air menjadi sulit atau mahal. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) telah mengamanatkan bahwa “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terekandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Akan tetapi kini air tidak hanya dikomersialisasi  melainkan juga tidak diberdayakan  sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus ikut bertanggung jawab dalam rangka memberi jaminan dan kepastian akan tersedianya dan terpeliharanya air bersih bagi masyarakat. Oleh sebab itu sangat disayangkan tindakan arogansi  Dirut PDAM Tirtanadi yang telah secara diam-diam menaikkan tarif Air PDAM Tirtanadi berdasarkan SK Gubernur Sumatera No. 188.44/732/KPTS/2016.

PDAM Tirtanadi dalam menjalankan aktivitasnya sejatinya tidaklah semata-mata berorientasi “provit oriented” mencari untung iya, tapi tidak semata-mata mencari untung lalu kemudian mengabaikan nasib masyarakat. Masyarakat Kota Medan itu juga tidak semuanya mampu, masih ada yang kesulitan untuk membayar tagihan air jika tarifnya mahal. Justru karena PDAM itu milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka disitu pula peran strategisnya untuk menjamin dan memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya  demi kemaslahatan  warga Kota Medan pada khusunya dan umumnya warga masyarakat provinsi sumatera utara. Semoga..!!!